Dinamika Politik Kemarin: Penetapan 10 Pahlawan Nasional Baru hingga Pembahasan Komisi Reformasi Polri
1 min read

Dinamika Politik Kemarin: Penetapan 10 Pahlawan Nasional Baru hingga Pembahasan Komisi Reformasi Polri

Sejumlah peristiwa politik penting mewarnai pemberitaan nasional pada Senin (10/11). Berikut rangkuman isu strategis yang relevan bagi kalangan eksekutif dan pemangku kepentingan.

1. Presiden Prabowo Anugerahkan 10 Gelar Pahlawan Nasional
Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan pada rakyat. Penganugerahan ini menegaskan komitmen negara untuk menghormati kontribusi historis para tokoh bangsa.

2. Respons Tutut Soeharto atas Pro–Kontra Gelar Pahlawan untuk Soeharto
Putri Presiden ke-2 RI, Siti Hardijanti Rukmana (Tutut), merespons dinamika publik terkait pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto. Ia menilai pro dan kontra sebagai bagian wajar dari demokrasi, menegaskan bahwa perdebatan publik merupakan bagian dari proses sejarah bangsa.

3. Aspirasi Buruh: Kakak Marsinah Minta Presiden Hapus Outsourcing
Marsini, kakak dari aktivis buruh sekaligus Pahlawan Nasional Marsinah, menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo untuk menghapus praktik outsourcing. Ia berharap kebijakan perburuhan, termasuk UMR, benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja.

4. Pelantikan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial
Presiden Prabowo melantik Dwiarso Budi Santiarto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial. Pelantikan ini ditetapkan melalui Keppres 101/P Tahun 2025 dan menjadi bagian dari penguatan struktur kepemimpinan di MA.

5. Komisi Reformasi Polri Undang Publik untuk Belanja Masalah
Komisi Percepatan Reformasi Polri, dipimpin Jimly Asshiddiqie, akan mengundang Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dan sejumlah tokoh masyarakat dalam public hearing pertama terkait rekomendasi reformasi Polri. Langkah ini menunjukkan keterbukaan dan partisipasi publik dalam agenda reformasi kelembagaan.

Dikutip dari antaranews.com