Bos Danantara Ungkap 354 BUMN Dipangkas, 52 Persen Perusahaan Merugi
Jakarta – CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan sebanyak 354 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini masuk dalam proses pemangkasan dan konsolidasi.
Rosan mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari streamlining untuk menyederhanakan struktur perusahaan, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki kinerja BUMN.
Menurut Rosan, tidak seluruh perusahaan yang masuk dalam proses pemangkasan langsung ditutup. Sebagian di antaranya merupakan entitas yang sudah tidak aktif atau dormant, tetapi secara administratif masih tercatat sebagai perusahaan.
Konsolidasi juga dilakukan dengan menggabungkan sejumlah perusahaan yang memiliki bidang usaha serupa. Salah satu contohnya adalah enam perusahaan asset management yang sebelumnya dimiliki masing-masing bank BUMN dan kini digabung menjadi satu entitas.
Langkah serupa diterapkan pada sektor perhotelan dan rumah sakit. Rosan menyebut terdapat sekitar 137 hotel dan hampir 75 rumah sakit yang sedang dikonsolidasikan agar pengelolaannya lebih efisien.
Proses streamlining tersebut, kata Rosan, masih akan terus berjalan dan tidak berhenti pada jumlah 354 perusahaan. Sebelumnya, pemerintah memiliki 1.074 entitas BUMN.
Rosan juga mengungkapkan bahwa sekitar 97 persen dividen BUMN berasal dari hanya 15 perusahaan. Sementara itu, sekitar 52 persen perusahaan BUMN lainnya tercatat mengalami kerugian.
Pemerintah selanjutnya akan berupaya memperbaiki kinerja perusahaan yang masih dapat dikembangkan. Untuk usaha yang tidak bersifat strategis dan dinilai dapat dijalankan lebih efektif oleh sektor swasta, pemerintah akan memberikan ruang lebih besar kepada dunia usaha.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah menutup 328 BUMN sejak mulai menjabat pada Oktober 2024. Langkah tersebut disebut telah menghemat anggaran negara hingga Rp50 triliun dari berbagai biaya operasional.
Pemerintah juga menargetkan jumlah BUMN yang ditutup mencapai 750 perusahaan hingga akhir 2026, dengan potensi penghematan anggaran hingga Rp100 triliun apabila target tersebut tercapai.
