Peneliti Kritik Pilkada Lewat DPRD: Kepala Daerah Bisa Jadi Boneka Parpol

Jakarta – Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD mendapat kritik tajam dari para peneliti. Kahfi Adlan Hafiz dari Perludem menilai mekanisme ini tidak menguntungkan rakyat dan justru mengabaikan hak warga untuk memilih pemimpin secara langsung. Menurutnya, Pilkada langsung yang dimulai pada 2005 merupakan pencapaian penting demokrasi lokal, dan menghapusnya berisiko meruntuhkan konsolidasi demokrasi di daerah.

Selain itu, Kahfi menyoroti bahwa suara rakyat berpotensi terpinggirkan karena DPRD, meskipun dipilih rakyat, tidak selalu mewakili kepentingan publik. Biaya politik juga tidak otomatis turun, karena praktik politik uang bisa bergeser ke anggota DPRD.

Senada, Lucius Karus dari Formappi menekankan bahwa kepala daerah yang dipilih DPRD berpotensi menjadi boneka partai politik dan penguasa pusat. Legitimasinya berisiko rendah, fokus pada kepentingan parpol, koalisi, atau bahkan pengusaha, bukan pada rakyat. Menurut Lucius, mekanisme ini dapat membuka jalan bagi sistem sentralistik dan otoriter.

Keduanya sepakat, solusi yang lebih tepat adalah memperbaiki sistem Pilkada langsung, bukan menghapus hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri.

Dikutip dari liputan6.com