Ketua Komisi XI DPR: Kesenjangan Ekonomi Masih Terkendali dengan Program Sosial

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dijalankan secara berjenjang melalui dokumen perencanaan nasional, mulai dari RPJP, RPJMN, hingga RKP, yang menjadi dasar penyusunan APBN setiap tahun. Menurut Misbakhun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering disalahartikan jika tidak melihat program pemerataan yang dijalankan secara bertahap melalui alokasi APBN dan program sosial.

Legislator Fraksi Golkar ini menjelaskan, peningkatan pendapatan per kapita menjadi dasar penyusunan program untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, seperti bantuan fiskal, lapangan pekerjaan, dan perlindungan sosial. Ia menekankan ketimpangan ekonomi Indonesia masih dalam batas terkendali, dengan rasio gini berada di 0,36–0,38, serta didukung program subsidi energi, bantuan pangan, BPJS Kesehatan, transportasi, pendidikan, dan hampir 30 persen alokasi APBN untuk perlindungan sosial.

Menurut Misbakhun, program-program ini memastikan negara hadir bagi kelompok rentan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan.

Dikutip dari RRI.co.id