DPR Dorong Penegakan Hukum Lingkungan untuk Cegah Banjir Berulang

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menata ulang kebijakan lingkungan, terutama terkait penggunaan lahan dan penataan ruang, guna menekan risiko banjir yang terus berulang di berbagai wilayah Indonesia.

Ia menegaskan banjir tidak lagi dapat dipandang sebagai fenomena alam semata, melainkan dampak dari kegagalan tata kelola lingkungan, lemahnya penegakan hukum, serta pembangunan yang mengabaikan daya dukung alam. Praktik penebangan hutan dan pembangunan di kawasan resapan air disebut memperparah limpasan air saat hujan.

Firman juga menyoroti minimnya infrastruktur pengendalian banjir yang merata dan berkelanjutan, serta dampak perubahan iklim yang semakin destruktif ketika bertemu dengan kerusakan lingkungan dalam negeri. Menurutnya, reboisasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) harus menjadi prioritas nasional, disertai pembangunan tanggul, drainase, dan normalisasi sungai yang diawasi secara ketat.

Selain kebijakan struktural, ia mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan sistem peringatan dini agar mitigasi bencana dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Dikutip dari antaranews.com