Dana Desa Diminta Lebih Tepat Sasaran: Fokus Pada Keadilan Sosial dan Ekonomi Lokal

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Bambang Soesatyo, meminta pemerintah memperkuat regulasi pengelolaan dana desa agar lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Permintaan itu disampaikan Selasa (10/2/2026) di Jakarta.

Sejak digulirkan pada 2015, total dana desa yang disalurkan telah melampaui Rp600 triliun, mendorong pembangunan infrastruktur, penguatan layanan dasar, dan lahirnya 60 ribu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, menurut Bamsoet, masih terdapat ketimpangan alokasi dan efektivitas pemanfaatan dana yang perlu diperbaiki.

Bamsoet menekankan regulasi dana desa ke depan harus sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi riil, termasuk kemiskinan ekstrem, keterisolasian wilayah, dan akses layanan pendidikan serta kesehatan. Dana desa juga harus diarahkan pada kegiatan produktif yang menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal.

Pemerintah sebelumnya menegaskan fokus dana desa 2026 adalah penguatan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, dengan alokasi hampir merata di kisaran Rp250–500 juta per desa. Mendes PDT Yandri Susanto menyebut koperasi ini akan dilengkapi gudang, gerai, serta kendaraan operasional, sehingga desa hanya tinggal menjalankan bisnisnya. Keuntungan dari Kopdes ditargetkan minimal 20 persen untuk Pendapatan Asli Desa (PADes).

Dikutip dari RRI.co.id