Prabowo Turunkan Biaya Haji dan Evaluasi Tambang untuk Jaga Stabilitas
Prabowo Subianto menyiapkan dua kebijakan strategis untuk menghadapi ketidakpastian global, khususnya dampak kenaikan harga avtur dunia terhadap perekonomian nasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Teddy Indra Wijaya usai rapat kerja pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta. Kebijakan pertama adalah memastikan biaya haji 2026 tidak naik, bahkan diturunkan sekitar Rp2 juta per jamaah.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan percepatan masa tunggu antrean haji menjadi maksimal 26 tahun. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp1,77 triliun guna menutup kenaikan biaya penerbangan akibat lonjakan harga avtur.
Kebijakan kedua berkaitan dengan sektor lingkungan dan energi, yakni evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan di kawasan hutan. Presiden telah meminta Bahlil Lahadalia untuk meninjau kembali izin tambang di hutan lindung, kawasan konservasi, dan taman nasional.
Pemerintah menegaskan bahwa izin yang melanggar aturan akan dicabut dan dikembalikan kepada negara. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan di tengah tekanan global.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah sebagai bagian dari peningkatan layanan bagi jamaah di masa mendatang.
Dikutip dari antaranews.com
