1 min read

Ravindra Airlangga Dukung Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan untuk Masyarakat Tidak Mampu

Anggota Komisi IX DPR RI, Ravindra Airlangga, menyatakan setuju dengan rencana pemerintah untuk menghapus tunggakan BPJS Kesehatan bagi peserta yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk skema PBI dan PBPU Pemda. Kebijakan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk pemutakhiran data peserta sekaligus meningkatkan efisiensi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ravindra menekankan bahwa […]

1 min read

Pengesahan RUU KUHAP oleh DPR RI 2025: Fokus pada Perlindungan Hak Saksi, Tersangka, dan Keadilan Restoratif

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dijadwalkan mengesahkan RUU KUHAP DPR RI 2025 dalam rapat paripurna pada Selasa, 18 November 2025, pukul 09.30 WIB. Rancangan Undang-Undang ini mencakup berbagai perubahan penting, termasuk penguatan peran pengacara, perlindungan hak saksi, tersangka, dan korban, serta pengaturan keadilan restoratif (restorative justice). Pengesahan ini dilakukan setelah Komisi III DPR […]

1 min read

Mardiono dan Prof Din Syamsudin Perkuat Soliditas PPP Menuju Pemilu 2029

Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, melakukan silaturahmi dengan tokoh muslim, Prof Din Syamsudin, di Jakarta. Pertemuan ini menegaskan dukungan Prof Din terhadap upaya kebangkitan PPP 2029 sebagai alat perjuangan politik umat Islam. Prof Din, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, menekankan pentingnya islah internal partai sebagai prasyarat utama kebangkitan PPP. Ia mendorong rekonsiliasi menyeluruh dari tingkat […]

1 min read

DPD RI Dorong Legislasi Hijau dan Perlindungan Masyarakat Adat di COP30 Brasil

Di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, Indonesia menegaskan langkahnya dalam pengendalian emisi karbon dan penguatan perlindungan hutan. Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menyebut masyarakat adat sebagai garda terdepan dalam menjaga alam, sehingga regulasi yang memihak mereka sangat penting. Dalam rangka mendukung keberlanjutan, Indonesia memasukkan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Masyarakat […]

1 min read

Dinamika Politik Kemarin: Penetapan 10 Pahlawan Nasional Baru hingga Pembahasan Komisi Reformasi Polri

Sejumlah peristiwa politik penting mewarnai pemberitaan nasional pada Senin (10/11). Berikut rangkuman isu strategis yang relevan bagi kalangan eksekutif dan pemangku kepentingan. 1. Presiden Prabowo Anugerahkan 10 Gelar Pahlawan NasionalPresiden Prabowo Subianto memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan pada rakyat. Penganugerahan ini menegaskan […]

2 mins read

Ketegangan Keraton Surakarta Memanas Menyambut Pelantikan Raja Baru

Konflik perebutan takhta kembali memanas di Keraton Surakarta Hadiningrat setelah dua anak SISKS Pakubuwono XIII terlibat perselisihan mengenai penetapan calon raja penerus. Putra sulung Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi atau Gusti Mangkubumi, resmi dinobatkan sebagai Pangeran Pati—tahap awal menuju takhta raja—pada Kamis (13/11). Penetapan ini dilakukan melalui rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang digelar di Sasana […]

3 mins read

DPRD Sulsel Turun Tangan Soal Pemecatan Dua Guru ASN di Luwu Utara

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti kasus hukum yang menimpa dua guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMA Negeri 1 Luwu Utara, yaitu Abdul Muis dan Rasnal, yang dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Keduanya dinilai berniat baik membantu 10 guru honorer agar tetap mendapatkan gaji, namun justru berujung pada hukuman pidana dan pemecatan. […]

2 mins read

PKB Klarifikasi Klaim Nasdem Terkait Usulan Gelar Pahlawan untuk Syaikhona Kholil

Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar, menanggapi munculnya klaim dari partai politik lain yang menyebut sebagai pengusul pertama gelar pahlawan nasional bagi ulama kharismatik asal Bangkalan, Syaikhona Muhammad Kholil. Halim menegaskan, bagi PKB, hal terpenting adalah rasa syukur atas penetapan Syaikhona Kholil sebagai pahlawan nasional, bukan soal siapa yang pertama […]

2 mins read

DPR Minta Kemenhut Ungkap Peta Tambang Ilegal di Hutan Lindung & Taman Nasional

Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera memutakhirkan data dan membuka peta nasional perambahan hutan dan tambang ilegal di seluruh kawasan hutan lindung dan taman nasional periode 2020–2025. Permintaan ini disampaikan menyusul pengungkapan kasus tambang pasir ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Magelang, Jawa Tengah, oleh Bareskrim Polri, yang merugikan […]

3 mins read

Wakil Ketua DPR RI Dorong Ditjen Pesantren Implementasikan UU Pesantren Secara Konkret

Wakil Ketua DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren tidak boleh berhenti sebagai simbol semata. Menurutnya, lembaga baru tersebut harus menjadi pelaksana utama implementasi Undang-Undang Pesantren. “Ditjen Pesantren harus menjadi implementator dari UU Pesantren, dan mempercepat rekognisi, afirmasi, serta fasilitasi bagi seluruh jenis dan jalur pendidikan pesantren,” tegas Cucun […]