Politik

Musyawarah Nasional Panji Bangsa resmi dibuka oleh Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin, di Jakarta. Panji Bangsa hadir sebagai badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa untuk memberikan kontribusi nyata dalam perjalanan politik PKB dan memperkuat demokrasi yang berpihak pada rakyat. Cak Imin menegaskan, Panji Bangsa dibentuk sebagai bagian dari upaya kolektif untuk […]

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa proses revisi KUHAP yang baru disahkan telah melibatkan partisipasi publik secara signifikan. Hal ini menanggapi laporan 11 anggota Komisi III DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pelanggaran penyusunan revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. “Proses ini sudah berjalan hampir […]

Badan Pengkajian MPR RI mengkaji relevansi UUD 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Wakil Ketua Tifatul Sembiring menyoroti sejumlah pasal yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, seperti Pasal 2 ayat (3) tentang pengambilan keputusan MPR melalui suara terbanyak dan Pasal 18 yang belum mengakomodasi desa sebagai unit pemerintahan kecil. Selain itu, Tifatul juga […]

Anggota Komisi IX DPR RI, Ravindra Airlangga, menyatakan setuju dengan rencana pemerintah untuk menghapus tunggakan BPJS Kesehatan bagi peserta yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk skema PBI dan PBPU Pemda. Kebijakan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk pemutakhiran data peserta sekaligus meningkatkan efisiensi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ravindra menekankan bahwa […]

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dijadwalkan mengesahkan RUU KUHAP DPR RI 2025 dalam rapat paripurna pada Selasa, 18 November 2025, pukul 09.30 WIB. Rancangan Undang-Undang ini mencakup berbagai perubahan penting, termasuk penguatan peran pengacara, perlindungan hak saksi, tersangka, dan korban, serta pengaturan keadilan restoratif (restorative justice). Pengesahan ini dilakukan setelah Komisi III DPR […]

Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, melakukan silaturahmi dengan tokoh muslim, Prof Din Syamsudin, di Jakarta. Pertemuan ini menegaskan dukungan Prof Din terhadap upaya kebangkitan PPP 2029 sebagai alat perjuangan politik umat Islam. Prof Din, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, menekankan pentingnya islah internal partai sebagai prasyarat utama kebangkitan PPP. Ia mendorong rekonsiliasi menyeluruh dari tingkat […]

Di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, Indonesia menegaskan langkahnya dalam pengendalian emisi karbon dan penguatan perlindungan hutan. Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menyebut masyarakat adat sebagai garda terdepan dalam menjaga alam, sehingga regulasi yang memihak mereka sangat penting. Dalam rangka mendukung keberlanjutan, Indonesia memasukkan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Masyarakat […]

Sejumlah peristiwa politik penting mewarnai pemberitaan nasional pada Senin (10/11). Berikut rangkuman isu strategis yang relevan bagi kalangan eksekutif dan pemangku kepentingan. 1. Presiden Prabowo Anugerahkan 10 Gelar Pahlawan NasionalPresiden Prabowo Subianto memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan pada rakyat. Penganugerahan ini menegaskan […]

Konflik perebutan takhta kembali memanas di Keraton Surakarta Hadiningrat setelah dua anak SISKS Pakubuwono XIII terlibat perselisihan mengenai penetapan calon raja penerus. Putra sulung Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi atau Gusti Mangkubumi, resmi dinobatkan sebagai Pangeran Pati—tahap awal menuju takhta raja—pada Kamis (13/11). Penetapan ini dilakukan melalui rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang digelar di Sasana […]

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti kasus hukum yang menimpa dua guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMA Negeri 1 Luwu Utara, yaitu Abdul Muis dan Rasnal, yang dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Keduanya dinilai berniat baik membantu 10 guru honorer agar tetap mendapatkan gaji, namun justru berujung pada hukuman pidana dan pemecatan. […]