Politik

Partai Demokrat menyatakan keselarasan sikap dengan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai mekanisme tersebut merupakan opsi yang konstitusional dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Demokrat, Pilkada lewat DPRD patut dipertimbangkan karena dinilai lebih efisien, mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan […]

Rapat paripurna perdana DPRD Jawa Barat 2026 diwarnai interupsi anggota Fraksi PKB, Sidkon Djampi, yang mendesak alokasi anggaran belanja media di setiap OPD. Sidkon menekankan pentingnya dukungan finansial agar sekitar 457 lembaga penyiaran di Jawa Barat dapat terus beroperasi. Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, menanggapi interupsi tersebut dengan serius, mengarahkan aspirasi kepada Wakil Gubernur […]

Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menilai penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh militer Amerika Serikat lebih dari sekadar krisis bilateral. Menurutnya, tindakan sepihak ini mengancam kedaulatan negara, melanggar norma hukum internasional, dan membuka preseden berbahaya bagi negara-negara lain. Sukamta menyatakan bahwa tindakan semacam ini menunjukkan pergeseran global menuju politik berbasis kekuatan, […]

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Menurut Kawendra, mekanisme ini sejalan dengan semangat musyawarah dalam UUD 1945 dan bisa menjadi koreksi atas praktik demokrasi liberal yang dinilai mahal dan rapuh. Kawendra menjelaskan, menyalurkan mandat rakyat melalui DPRD memungkinkan proses pemilihan kepala daerah […]

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) penting untuk menjaga integrasi nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan. Menurut Fikri, pendidikan seharusnya tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Fikri menekankan bahwa budaya Indonesia […]

Usulan untuk mengubah sistem pilkada langsung menjadi pemilihan melalui DPRD memicu pro-kontra di kalangan partai politik dan analis. Partai Gerindra, Golkar, dan PAN mendukung perubahan ini dengan alasan tingginya biaya penyelenggaraan dan maraknya politik uang maupun politik dinasti di daerah. Menurut Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto, sistem pilkada langsung menyedot energi, […]

Komisi II DPR RI menyatakan siap membahas wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ketua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan sistem ini merupakan bentuk demokrasi tak langsung dan memiliki landasan konstitusional. Ia menjelaskan bahwa Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 memberi mandat untuk menyusun naskah akademik serta revisi UU Pemilu, yang bisa digabung dengan revisi UU pilkada. […]

Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Pareira, menegaskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Ia menjelaskan hal ini tertuang dalam Pasal 22E Ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2025, yang menyatakan Pilkada merupakan bagian dari Pemilu. Pareira menekankan, hak rakyat untuk memilih secara langsung […]

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, mendorong pemerintah mengoptimalkan program padat karya bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menurut Sarmuji, bantuan pascabencana tidak cukup berupa logistik atau tanggap darurat. Masyarakat juga perlu memperoleh penghasilan untuk membangun kembali kehidupan mereka secara mandiri. Program padat karya dapat melibatkan […]

Wacana kepala daerah dipilih DPRD kembali ramai diperbincangkan di kalangan partai politik. Mayoritas partai pendukung, termasuk Gerindra, Golkar, PKB, dan NasDem, menyatakan terbuka mendukung usulan tersebut, menilai sistem ini lebih efisien, mengurangi ongkos politik, dan tetap sesuai koridor konstitusi. Partai Gerindra menekankan bahwa pilkada melalui DPRD bisa memangkas biaya kampanye tinggi dan mengurangi beban anggaran […]