Politik
Danantara Diminta Tuntaskan Dugaan Fraud PT Pos Indonesia, DPR Soroti Transparansi BUMN
Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mendukung langkah Danantara mengusut dugaan fraud atau rekayasa laporan keuangan di PT Pos Indonesia. Menurutnya, apabila terbukti terjadi praktik kecurangan yang berlangsung selama bertahun-tahun, kasus tersebut harus diusut tuntas tanpa memberi ruang bagi tindakan yang merugikan perusahaan maupun negara. Rivqy menilai pembenahan tata kelola PT Pos Indonesia […]
MKGR Segera Tentukan Pengganti Adies Kadir dalam Mubeslub Juli 2026
Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong akan menggelar Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) pada 11 Juli 2026 di Jakarta untuk memilih ketua umum baru menggantikan Adies Kadir yang telah mengundurkan diri setelah menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP MKGR, Maman Abdurrahman, mengatakan Mubeslub akan membahas sejumlah agenda penting, mulai dari penerimaan pengunduran diri […]
DPR Libatkan Parpol Nonparlemen dalam Pembahasan Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan DPR akan mengunjungi sejumlah partai politik nonparlemen untuk menyerap aspirasi terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada masa reses DPR dalam bentuk kunjungan kerja spesifik. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya melibatkan lebih banyak pihak dalam pembahasan revisi Undang-Undang […]
Legislator Sebut NIK Identitas Tunggal Jadi Fondasi Transformasi Digital
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mendorong penguatan fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal melalui revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan integrasi layanan publik di Indonesia. Menurut Khozin, perubahan ini akan memungkinkan data kependudukan terhubung dengan berbagai sektor layanan sehingga masyarakat tidak […]
Siti Zuhro Soroti Lambatnya Pembahasan RUU Pemilu, Minta DPR Bergerak Cepat
Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Siti Zuhro, mendorong pemerintah dan DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sebagai langkah penting untuk mewujudkan Pemilu 2029 yang berkualitas. Menurutnya, pembahasan regulasi tersebut seharusnya sudah dimulai sejak 2025 dan dapat dituntaskan pada 2026. Siti menilai penyelesaian revisi UU Pemilu pada tahun ini akan memberikan waktu […]
Audiensi Forkopi, Gerindra Komitmen Kawal RUU Perkoperasian yang Berpihak pada Rakyat
Jakarta – Fraksi Partai Gerindra menerima audiensi Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) untuk menyerap berbagai aspirasi terkait penyusunan Revisi Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang saat ini sedang dibahas. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan perkembangan koperasi di Indonesia. Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Fraksi Partai Gerindra Komisi VI DPR RI […]
PAN Ambil Alih Kepengurusan Sumut Setelah Syah Afandin Ditangkap KPK
Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan Bupati Langkat, Syah Afandin, dari jabatannya sebagai Ketua DPW PAN Sumatera Utara setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk sementara, kepemimpinan PAN Sumatera Utara diambil alih langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menyatakan partainya prihatin atas […]
DPR Usulkan Formula Anggaran Khusus untuk Percepat Pembangunan Daerah Kepulauan
Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Hendry Munief, mendorong penerapan skema anggaran afirmatif dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan guna memperkuat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan. Menurutnya, daerah kepulauan memiliki tantangan geografis dan kebutuhan pembangunan yang berbeda dibandingkan wilayah daratan sehingga memerlukan kebijakan anggaran yang lebih berpihak. Hendry menjelaskan bahwa konsep affirmative spending […]
Peneliti Dorong DPR dan Pemerintah Benahi Kualitas Pilkada Setelah Putusan MK
Pemerintah dan DPR diminta mengarahkan perhatian pada penguatan kualitas demokrasi lokal setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat. Langkah tersebut dinilai lebih penting dibandingkan memperdebatkan kembali mekanisme pemilihan kepala daerah. Research Associate The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, menilai putusan MK memberikan kepastian hukum di tengah berkembangnya […]
DPR Lanjutkan Pembahasan 15 RUU Daerah di Tiga Provinsi Kalimantan
JAKARTA – DPR RI menyetujui 15 rancangan undang-undang (RUU) tentang kabupaten dan kota di tiga provinsi Kalimantan menjadi usul DPR dalam Rapat Paripurna Ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Jakarta, Selasa (30/6). Persetujuan tersebut diberikan setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan terkait usulan yang sebelumnya merupakan inisiatif Komisi II DPR RI. Ke-15 […]