Politik

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) penting untuk menjaga integrasi nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan. Menurut Fikri, pendidikan seharusnya tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Fikri menekankan bahwa budaya Indonesia […]

Usulan untuk mengubah sistem pilkada langsung menjadi pemilihan melalui DPRD memicu pro-kontra di kalangan partai politik dan analis. Partai Gerindra, Golkar, dan PAN mendukung perubahan ini dengan alasan tingginya biaya penyelenggaraan dan maraknya politik uang maupun politik dinasti di daerah. Menurut Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto, sistem pilkada langsung menyedot energi, […]

Komisi II DPR RI menyatakan siap membahas wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ketua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan sistem ini merupakan bentuk demokrasi tak langsung dan memiliki landasan konstitusional. Ia menjelaskan bahwa Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 memberi mandat untuk menyusun naskah akademik serta revisi UU Pemilu, yang bisa digabung dengan revisi UU pilkada. […]

Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Pareira, menegaskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Ia menjelaskan hal ini tertuang dalam Pasal 22E Ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2025, yang menyatakan Pilkada merupakan bagian dari Pemilu. Pareira menekankan, hak rakyat untuk memilih secara langsung […]

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, mendorong pemerintah mengoptimalkan program padat karya bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menurut Sarmuji, bantuan pascabencana tidak cukup berupa logistik atau tanggap darurat. Masyarakat juga perlu memperoleh penghasilan untuk membangun kembali kehidupan mereka secara mandiri. Program padat karya dapat melibatkan […]

Wacana kepala daerah dipilih DPRD kembali ramai diperbincangkan di kalangan partai politik. Mayoritas partai pendukung, termasuk Gerindra, Golkar, PKB, dan NasDem, menyatakan terbuka mendukung usulan tersebut, menilai sistem ini lebih efisien, mengurangi ongkos politik, dan tetap sesuai koridor konstitusi. Partai Gerindra menekankan bahwa pilkada melalui DPRD bisa memangkas biaya kampanye tinggi dan mengurangi beban anggaran […]

Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Mardiono, meminta kader di Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh program Asta Cita Presiden Probowo Subianto saat membuka Musyawarah Wilayah X DPW PPP Kalsel di Banjarmasin, Senin. Mardiono menegaskan bahwa PPP adalah bagian dari koalisi pemerintahan Probowo–Gibran dan seluruh program pemerintah pusat harus disosialisasikan intensif ke masyarakat. Beberapa program yang dimaksud […]

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, menegaskan bahwa pilkada melalui DPRD memiliki dasar konstitusional yang sejalan dengan UUD 1945 dan nilai Pancasila. Menurut Viktor, konstitusi Indonesia tidak membatasi demokrasi hanya pada satu model, sehingga mekanisme ini sah dan tetap berada dalam koridor demokrasi. Viktor menekankan bahwa perubahan mekanisme pilkada bukan untuk melemahkan […]

Partai Gema Bangsa menyiapkan deklarasi resmi pada 17 Januari 2026, dengan resolusi sebagai pijakan ideologis dan moral perjuangan politik. Ketua Umum Ahmad Rofiq menegaskan bahwa resolusi ini bukan sekadar pernyataan formal, melainkan panggilan moral untuk kembali ke akar sekaligus menatap masa depan dengan bijaksana. Partai menempatkan desa sebagai jantung kehidupan bangsa, bukan wilayah pinggiran, dengan […]

Ketua Yayasan Universitas Jayabaya sekaligus kader Partai Golkar, Moestar Putra Jaya, menegaskan peran senior di Golkar sangat vital sebagai penjaga marwah, etika, dan nilai perjuangan partai. Senior berfungsi sebagai pengingat moral agar dinamika organisasi tetap sesuai prinsip dasar Golkar dan tidak melenceng dari janji kepada masyarakat. Kritik dan masukan mereka dianggap tanggung jawab moral, bukan […]