Politik
Wakil Ketua Komisi XIII DPR Soroti Transparansi Surat Dukungan Utama WHV bagi Generasi Muda
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, menyoroti pentingnya transparansi Direktorat Jenderal Imigrasi terkait Surat Dukungan Utama Working and Holiday Visa (SDUWHV). Menurut Dewi, persoalan ini bukan sekadar urusan teknis, tetapi menyangkut keadilan generasi muda yang tengah memperjuangkan haknya. Dewi menekankan keluhan peserta terkait komunikasi yang dilakukan secara digital dan satu arah, gangguan sistem, […]
Rakernas BMI 2025 & Bersukaria Camp: Strategi Kader Muda PDIP Menjawab Tantangan Politik
Bersukaria Camp dan Rakernas BMI 2025 yang digelar oleh organisasi sayap PDIP, Banteng Muda Indonesia (BMI), menjadi ajang strategis bagi kader muda PDIP untuk mengembangkan gagasan baru dan menerjemahkan ideologi Bung Karno di era modern. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menekankan pentingnya para kader BMI untuk berani bermimpi besar, berpikir progresif, dan tidak takut […]
Hidayat Nur Wahid Ajak Pemuda Hidupkan Semangat Pendiri Bangsa untuk Bangun Indonesia
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengajak generasi muda memanfaatkan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurut HNW, semangat kebersamaan, spiritualitas, dan nilai kebangsaan para pendiri bangsa harus dihidupkan kembali oleh generasi masa kini. Dalam forum diskusi bertema Kepemimpinan Negarawan di Nunukan, Kalimantan Utara, ia menekankan pentingnya memahami […]
Revisi RUU Penyesuaian Pidana: Pemerintah dan DPR Siap Harmonisasi KUHP Baru
Komisi III DPR RI bersama pemerintah resmi memulai pembahasan RUU Penyesuaian Pidana pada Senin, 24 November 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat ini dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR, Dede Indra Permana Soediro, dan dihadiri Wakil Menteri Hukum RI, Edward Omar Sharif Hiariej. RUU ini ditargetkan rampung sebelum akhir masa sidang DPR awal Desember […]
Prabowo Absen dari KTT G20 2025, Gibran Rakabuming Raka Hadiri Pertemuan di Afrika Selatan
Presiden RI Prabowo Subianto dipastikan tidak menghadiri KTT G20 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan, yang berlangsung pada 22–23 November 2025. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa absennya Presiden Prabowo disebabkan oleh agenda penting dalam negeri yang bertepatan dengan jadwal KTT. Sebagai langkah diplomatik, pemerintah juga telah mengirim Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan […]
Nasib RUU Perampasan Aset di DPR: Dari Sejarah Hingga Agenda Komisi III
RUU Perampasan Aset 2025 menjadi salah satu legislasi yang paling dinanti di Indonesia. Sejak pertama kali diinisiasi oleh PPATK pada tahun 2008, RUU ini mengalami berbagai revisi dan perubahan, namun belum juga disahkan. RUU Perampasan Aset 2025 dirancang untuk memungkinkan perampasan aset tanpa proses pemidanaan pelaku serta mendukung penuntutan kasus pencucian uang. Pasal-pasal penting seperti […]
Sengketa Lahan Jusuf Kalla dengan PT GMTD: Indikator Ketimpangan Penegakan Hukum Agraria
Permasalahan sengketa lahan antara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, dengan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) menjadi sorotan publik terkait ketimpangan penegakan hukum agraria. Penasehat Ahli Balitbang DPP Golkar, Henry Indraguna, menilai kasus ini menunjukkan celah sistemik dalam perlindungan hak atas tanah, meski Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 jelas […]
Musyawarah Nasional Panji Bangsa: Peran Strategis Badan Otonom PKB dalam Politik dan Demokrasi
Musyawarah Nasional Panji Bangsa resmi dibuka oleh Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin, di Jakarta. Panji Bangsa hadir sebagai badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa untuk memberikan kontribusi nyata dalam perjalanan politik PKB dan memperkuat demokrasi yang berpihak pada rakyat. Cak Imin menegaskan, Panji Bangsa dibentuk sebagai bagian dari upaya kolektif untuk […]
Puan Maharani Tegaskan Proses Revisi KUHAP Sudah Libatkan Partisipasi Publik
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa proses revisi KUHAP yang baru disahkan telah melibatkan partisipasi publik secara signifikan. Hal ini menanggapi laporan 11 anggota Komisi III DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pelanggaran penyusunan revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. “Proses ini sudah berjalan hampir […]
Relevansi UUD 1945 untuk Kesejahteraan Rakyat: Fokus pada APBN, Ekonomi, dan Wakaf
Badan Pengkajian MPR RI mengkaji relevansi UUD 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Wakil Ketua Tifatul Sembiring menyoroti sejumlah pasal yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, seperti Pasal 2 ayat (3) tentang pengambilan keputusan MPR melalui suara terbanyak dan Pasal 18 yang belum mengakomodasi desa sebagai unit pemerintahan kecil. Selain itu, Tifatul juga […]
