Pilkada Tak Langsung Dinilai Tingkatkan Risiko Politik Transaksional dan Elitisme

Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menyoroti risiko pelaksanaan Pilkada lewat DPRD atau tidak langsung dipilih rakyat. Ia menilai sistem ini berpotensi melahirkan pemimpin tanpa legitimasi kuat di mata publik, karena calon yang disodorkan elite politik mungkin tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

Menurut Efriza, masalah utama bukan kemampuan rakyat memilih, tetapi kualitas kandidat yang ditetapkan elite. Pilkada tak langsung bisa menjauhkan masyarakat dari proses demokrasi, meningkatkan elitisme, dan membuka peluang politik transaksional. Ia menekankan bahwa biaya politik tersembunyi bisa lebih besar karena akses kekuasaan hanya berputar di lingkaran elite tertentu.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa mekanisme Pilkada lewat DPRD memerlukan perubahan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 dan harus tetap selaras dengan UUD 1945 dan prinsip kerakyatan Pancasila.

Efriza mengingatkan bahwa jika diterapkan, sistem pilkada tak langsung berisiko menciptakan ketidakadilan dalam tata kelola pemerintahan daerah dan melemahkan prinsip demokrasi substantif.

Dikutip dari antaranews.com