Usulan Pilkada Lewat DPRD Menuai Pro-Kontra: Biaya, Politik Uang, dan Hak Rakyat

Usulan untuk mengubah sistem pilkada langsung menjadi pemilihan melalui DPRD memicu pro-kontra di kalangan partai politik dan analis. Partai Gerindra, Golkar, dan PAN mendukung perubahan ini dengan alasan tingginya biaya penyelenggaraan dan maraknya politik uang maupun politik dinasti di daerah. Menurut Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto, sistem pilkada langsung menyedot energi, mahal, dan rawan praktik politik tidak sehat.

Di sisi lain, PDIP menolak wacana tersebut karena dianggap menghilangkan hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menekankan bahwa sistem pilkada melalui DPRD berpotensi memperkuat konsolidasi kekuasaan dan mengurangi keterlibatan masyarakat dalam tata kelola daerah.

Analis politik Adi Prayitno menyoroti perlunya evaluasi terhadap pilkada langsung, terutama terkait politik uang dan biaya tinggi, namun menegaskan evaluasi tersebut tidak harus melalui pengembalian pilkada ke DPRD. Ia juga menekankan rendahnya kepercayaan publik terhadap DPRD dalam membuat keputusan politik.

Saat ini, keputusan terkait wacana pilkada lewat DPRD masih menunggu pembahasan seluruh fraksi di parlemen, sementara publik dan partai politik terus menimbang antara efisiensi, transparansi, dan hak demokratis rakyat.

Dikutip dari kompas.tv