Hasto: Ambang Batas Parlemen Dikaji Lewat Dialog Lintas Partai
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan penentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) akan dilakukan melalui dialog lintas partai, termasuk dengan partai nonparlemen, serta didasarkan pada kajian yang komprehensif.
Menurut Hasto, setiap partai politik memiliki kepentingan berbeda terkait besaran ambang batas tersebut. Karena itu, PDIP berupaya membangun komunikasi dengan seluruh pihak agar tercapai kesepakatan bersama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu.
Ia menilai ambang batas parlemen merupakan instrumen demokrasi yang memberikan kewenangan kepada rakyat untuk menentukan partai yang berhak mengirimkan wakilnya ke DPR. Dalam sistem presidensial, kebijakan ini juga dinilai penting untuk mendorong efektivitas pemerintahan melalui konsolidasi jumlah partai politik di parlemen.
Di sisi lain, Hasto juga menanggapi usulan Yusril Ihza Mahendra yang mengaitkan ambang batas parlemen dengan jumlah komisi di DPR. Meski demikian, ia menegaskan angka ideal parliamentary threshold masih akan dibahas melalui proses politik dan kajian mendalam sebelum ditetapkan.
PDIP berharap proses dialog tersebut dapat menghasilkan kesepakatan yang adil bagi seluruh partai politik, termasuk partai nonparlemen yang memiliki kepentingan untuk dapat masuk ke parlemen.
Dikutip dari liputan6.com
