Politik
Nasib RUU Perampasan Aset di DPR: Dari Sejarah Hingga Agenda Komisi III
RUU Perampasan Aset 2025 menjadi salah satu legislasi yang paling dinanti di Indonesia. Sejak pertama kali diinisiasi oleh PPATK pada tahun 2008, RUU ini mengalami berbagai revisi dan perubahan, namun belum juga disahkan. RUU Perampasan Aset 2025 dirancang untuk memungkinkan perampasan aset tanpa proses pemidanaan pelaku serta mendukung penuntutan kasus pencucian uang. Pasal-pasal penting seperti […]
Sengketa Lahan Jusuf Kalla dengan PT GMTD: Indikator Ketimpangan Penegakan Hukum Agraria
Permasalahan sengketa lahan antara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, dengan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) menjadi sorotan publik terkait ketimpangan penegakan hukum agraria. Penasehat Ahli Balitbang DPP Golkar, Henry Indraguna, menilai kasus ini menunjukkan celah sistemik dalam perlindungan hak atas tanah, meski Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 jelas […]
Musyawarah Nasional Panji Bangsa: Peran Strategis Badan Otonom PKB dalam Politik dan Demokrasi
Musyawarah Nasional Panji Bangsa resmi dibuka oleh Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin, di Jakarta. Panji Bangsa hadir sebagai badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa untuk memberikan kontribusi nyata dalam perjalanan politik PKB dan memperkuat demokrasi yang berpihak pada rakyat. Cak Imin menegaskan, Panji Bangsa dibentuk sebagai bagian dari upaya kolektif untuk […]
Puan Maharani Tegaskan Proses Revisi KUHAP Sudah Libatkan Partisipasi Publik
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa proses revisi KUHAP yang baru disahkan telah melibatkan partisipasi publik secara signifikan. Hal ini menanggapi laporan 11 anggota Komisi III DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pelanggaran penyusunan revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. “Proses ini sudah berjalan hampir […]
Relevansi UUD 1945 untuk Kesejahteraan Rakyat: Fokus pada APBN, Ekonomi, dan Wakaf
Badan Pengkajian MPR RI mengkaji relevansi UUD 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Wakil Ketua Tifatul Sembiring menyoroti sejumlah pasal yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, seperti Pasal 2 ayat (3) tentang pengambilan keputusan MPR melalui suara terbanyak dan Pasal 18 yang belum mengakomodasi desa sebagai unit pemerintahan kecil. Selain itu, Tifatul juga […]
Ravindra Airlangga Dukung Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan untuk Masyarakat Tidak Mampu
Anggota Komisi IX DPR RI, Ravindra Airlangga, menyatakan setuju dengan rencana pemerintah untuk menghapus tunggakan BPJS Kesehatan bagi peserta yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk skema PBI dan PBPU Pemda. Kebijakan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk pemutakhiran data peserta sekaligus meningkatkan efisiensi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ravindra menekankan bahwa […]
Pengesahan RUU KUHAP oleh DPR RI 2025: Fokus pada Perlindungan Hak Saksi, Tersangka, dan Keadilan Restoratif
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dijadwalkan mengesahkan RUU KUHAP DPR RI 2025 dalam rapat paripurna pada Selasa, 18 November 2025, pukul 09.30 WIB. Rancangan Undang-Undang ini mencakup berbagai perubahan penting, termasuk penguatan peran pengacara, perlindungan hak saksi, tersangka, dan korban, serta pengaturan keadilan restoratif (restorative justice). Pengesahan ini dilakukan setelah Komisi III DPR […]
Mardiono dan Prof Din Syamsudin Perkuat Soliditas PPP Menuju Pemilu 2029
Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, melakukan silaturahmi dengan tokoh muslim, Prof Din Syamsudin, di Jakarta. Pertemuan ini menegaskan dukungan Prof Din terhadap upaya kebangkitan PPP 2029 sebagai alat perjuangan politik umat Islam. Prof Din, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, menekankan pentingnya islah internal partai sebagai prasyarat utama kebangkitan PPP. Ia mendorong rekonsiliasi menyeluruh dari tingkat […]
DPD RI Dorong Legislasi Hijau dan Perlindungan Masyarakat Adat di COP30 Brasil
Di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, Indonesia menegaskan langkahnya dalam pengendalian emisi karbon dan penguatan perlindungan hutan. Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menyebut masyarakat adat sebagai garda terdepan dalam menjaga alam, sehingga regulasi yang memihak mereka sangat penting. Dalam rangka mendukung keberlanjutan, Indonesia memasukkan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Masyarakat […]
Dinamika Politik Kemarin: Penetapan 10 Pahlawan Nasional Baru hingga Pembahasan Komisi Reformasi Polri
Sejumlah peristiwa politik penting mewarnai pemberitaan nasional pada Senin (10/11). Berikut rangkuman isu strategis yang relevan bagi kalangan eksekutif dan pemangku kepentingan. 1. Presiden Prabowo Anugerahkan 10 Gelar Pahlawan NasionalPresiden Prabowo Subianto memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan pada rakyat. Penganugerahan ini menegaskan […]