Politik

JAKARTA – PDIP akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 10-12 Januari 2026, dengan agenda utama membahas sistem Pilkada, termasuk wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengatakan pihaknya akan menerima masukan dari masyarakat, struktur partai, dan daerah, termasuk permintaan audiensi dari perkumpulan Masyarakat Selamatkan Demokrasi. Selain isu Pilkada, PDIP […]

Jakarta – Ketua Umum PKB dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan kelakar Presiden Prabowo Subianto yang menyebut “PKB harus diawasi terus” hanyalah candaan. Pernyataan itu disampaikan saat retret Kabinet Merah Putih jilid kedua di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026). Muhaimin membantah adanya maksud tersembunyi atau kekhawatiran terkait manuver politik PKB […]

Jakarta – Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD mendapat kritik tajam dari para peneliti. Kahfi Adlan Hafiz dari Perludem menilai mekanisme ini tidak menguntungkan rakyat dan justru mengabaikan hak warga untuk memilih pemimpin secara langsung. Menurutnya, Pilkada langsung yang dimulai pada 2005 merupakan pencapaian penting demokrasi lokal, dan menghapusnya berisiko meruntuhkan konsolidasi demokrasi di daerah. […]

Partai Demokrat menyatakan keselarasan sikap dengan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai mekanisme tersebut merupakan opsi yang konstitusional dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Demokrat, Pilkada lewat DPRD patut dipertimbangkan karena dinilai lebih efisien, mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan […]

Rapat paripurna perdana DPRD Jawa Barat 2026 diwarnai interupsi anggota Fraksi PKB, Sidkon Djampi, yang mendesak alokasi anggaran belanja media di setiap OPD. Sidkon menekankan pentingnya dukungan finansial agar sekitar 457 lembaga penyiaran di Jawa Barat dapat terus beroperasi. Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, menanggapi interupsi tersebut dengan serius, mengarahkan aspirasi kepada Wakil Gubernur […]

Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menilai penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh militer Amerika Serikat lebih dari sekadar krisis bilateral. Menurutnya, tindakan sepihak ini mengancam kedaulatan negara, melanggar norma hukum internasional, dan membuka preseden berbahaya bagi negara-negara lain. Sukamta menyatakan bahwa tindakan semacam ini menunjukkan pergeseran global menuju politik berbasis kekuatan, […]

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Menurut Kawendra, mekanisme ini sejalan dengan semangat musyawarah dalam UUD 1945 dan bisa menjadi koreksi atas praktik demokrasi liberal yang dinilai mahal dan rapuh. Kawendra menjelaskan, menyalurkan mandat rakyat melalui DPRD memungkinkan proses pemilihan kepala daerah […]

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) penting untuk menjaga integrasi nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan. Menurut Fikri, pendidikan seharusnya tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Fikri menekankan bahwa budaya Indonesia […]

Usulan untuk mengubah sistem pilkada langsung menjadi pemilihan melalui DPRD memicu pro-kontra di kalangan partai politik dan analis. Partai Gerindra, Golkar, dan PAN mendukung perubahan ini dengan alasan tingginya biaya penyelenggaraan dan maraknya politik uang maupun politik dinasti di daerah. Menurut Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto, sistem pilkada langsung menyedot energi, […]

Komisi II DPR RI menyatakan siap membahas wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ketua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan sistem ini merupakan bentuk demokrasi tak langsung dan memiliki landasan konstitusional. Ia menjelaskan bahwa Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 memberi mandat untuk menyusun naskah akademik serta revisi UU Pemilu, yang bisa digabung dengan revisi UU pilkada. […]