Data BPS: 686.900 Rumah Tangga di Papua Huni Bangunan Tidak Layak

Badan Pusat Statistik mengungkap sekitar 686.900 rumah tangga di wilayah Papua masih tinggal di bangunan tidak layak huni, meskipun sebagian di antaranya telah memiliki rumah sendiri. Data tersebut mencakup seluruh wilayah Tanah Papua, mulai dari Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, hingga Papua Selatan.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan angka tersebut menunjukkan masih besarnya kebutuhan peningkatan kualitas hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Data ini juga menjadi indikator backlog kualitas perumahan yang digunakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan, termasuk program bedah rumah.

BPS turut mendukung penyusunan kebijakan melalui penyediaan data terintegrasi seperti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi acuan dalam penyaluran bantuan, termasuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Melalui data tersebut, pemerintah dapat memastikan program tepat sasaran dengan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, seperti akses sanitasi, tingkat kesejahteraan, hingga sumber energi.

Di Papua Barat Daya, Kota Sorong tercatat memiliki jumlah rumah tidak layak huni terbanyak, sekitar 18.300 rumah tangga. Kondisi ini menjadi salah satu dasar prioritas intervensi pemerintah pusat dalam mempercepat perbaikan kualitas hunian. BPS menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar program perumahan berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan.

Sumber antaranews.com