Tim Pembina Samsat Kalsel Bahas Kesiapan Penghapusan Data Kendaraan Bermotor
Banjarbaru – Tim Pembina Samsat Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Penghapusan Data Kendaraan Bermotor (Ranmor) di Banjarbaru, Kamis (04/06/2026). Rapat dipimpin oleh Dirlantas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol. Dr. M. Fahri Siregar, S.H., S.I.K., M.H., dan diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Indra Surya Saputra, S.STP., M.M., serta jajaran terkait.
Rapat koordinasi tersebut membahas penyelarasan data dan mekanisme penghapusan data kendaraan bermotor sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tertib administrasi kendaraan, meningkatkan akurasi basis data perpajakan daerah, serta mendukung optimalisasi pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kegiatan ini juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan yang akan diterapkan secara terintegrasi.
Dirlantas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol. Dr. M. Fahri Siregar, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam memastikan proses penghapusan data kendaraan bermotor berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. “Penyelarasan data dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting agar pelaksanaan penghapusan data kendaraan bermotor dapat berjalan secara tepat, akurat, dan akuntabel. Langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan tertib administrasi kendaraan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah yang dilakukan Tim Pembina Samsat Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya, validitas dan akurasi data kendaraan bermotor merupakan elemen penting dalam mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah, termasuk dari sektor PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). “Sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan data kendaraan bermotor selalu mutakhir dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat guna,” katanya.
Melalui rapat koordinasi ini, Tim Pembina Samsat Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dan harmonisasi data lintas sektor guna mewujudkan administrasi kendaraan bermotor yang lebih tertib, akurat, dan mendukung peningkatan pendapatan daerah serta pelayanan kepada masyarakat.
