Wamendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, inflasi yang terkendali dapat memberikan efek berantai berupa peningkatan konsumsi masyarakat, stimulasi produksi, penciptaan lapangan kerja, hingga mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusra 2026 di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali. Bima menyebut Kementerian Dalam Negeri terus mengawal pengendalian inflasi melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang rutin dilaksanakan sejak Oktober 2022 sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas harga.
Ia menjelaskan bahwa tantangan pengendalian inflasi di setiap daerah berbeda-beda. Di wilayah Bali, NTB, dan NTT, konektivitas antarpulau dan tingginya biaya logistik menjadi faktor utama yang memengaruhi distribusi pangan. Selain itu, aktivitas pariwisata, kebutuhan saat hari besar keagamaan, dan kondisi cuaca juga turut memengaruhi dinamika inflasi di kawasan tersebut.
Untuk memperkuat ketahanan pangan dan pengendalian inflasi, Bima meminta pemerintah daerah fokus pada tiga langkah utama, yaitu memperkuat kerja sama antardaerah untuk menjaga pasokan pangan, memanfaatkan teknologi informasi guna memantau harga secara real time, serta mengoordinasikan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rencana tata ruang wilayah. Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi memerlukan kolaborasi seluruh pihak, termasuk Bank Indonesia, Bulog, Kementerian Perdagangan, dan kepemimpinan kepala daerah.
