DPR Minta Pemerintah Percepat Pembangunan Perbatasan Kaltara Usai Keluhan Warga

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, mengungkapkan kondisi masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) yang dinilai semakin memprihatinkan akibat minimnya infrastruktur dan layanan dasar. Dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Deddy menyampaikan warga mengeluhkan sulitnya akses jalan yang berdampak pada distribusi sembako, bahan bakar minyak (BBM), hingga pasokan listrik.

Menurut Deddy, masyarakat di sejumlah wilayah perbatasan hanya menikmati aliran listrik sekitar empat jam per hari. Kondisi tersebut juga menyulitkan warga memperoleh layanan kesehatan maupun kebutuhan pokok. Ia bahkan mengungkapkan adanya keluhan warga yang mengancam pindah ke Malaysia karena merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Deddy meminta pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan wilayah perbatasan. Ia juga berharap persoalan tersebut dapat disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto mengingat masyarakat perbatasan memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara.

Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui akses jalan menuju wilayah Krayan masih menjadi persoalan yang telah berlangsung lama. Pemerintah, kata Tito, akan menindaklanjuti masalah tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum agar pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dapat segera dipercepat.